TOPMEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merilis hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025 yang menyoroti kondisi sosial dan ekonomi desa/kelurahan di wilayah tersebut.
Hasilnya menunjukkan mayoritas desa di Jatim masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.
Kepala BPS Jatim, Zulkipli, menyebutkan bahwa meski pertanian masih mendominasi, sektor industri dan jasa mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
“Data ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi pedesaan di Jawa Timur masih sangat kuat di pertanian, namun potensi sektor industri dan jasa terus tumbuh,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Dari hasil Podes 2025, tercatat 6.256 desa/kelurahan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.
Sementara itu, 1.054 desa/kelurahan didominasi pekerja sektor industri, dan 1.184 desa/kelurahan lainnya bergerak di bidang jasa.
Produk Unggulan dan Pembiayaan
Sebanyak 4.740 desa/kelurahan memiliki produk barang unggulan yang menunjukkan geliat produksi lokal semakin kompetitif.
Dukungan pembiayaan juga tercatat kuat, dengan 7.783 desa/kelurahan menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), 1.039 desa/kelurahan menerima Kredit Usaha Bersama (KUBE), dan 1.719 desa/kelurahan menerima Kredit Usaha Kecil (KUK).
“Pembiayaan seperti KUR, KUBE, dan KUK menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku UMKM di desa,” jelas Zulkipli.
Konektivitas Digital
Dari sisi telekomunikasi, seluruh desa/kelurahan di Jatim telah terjangkau sinyal telepon seluler.
Namun, masih terdapat 149 desa/kelurahan dengan kekuatan sinyal lemah. Podes juga mencatat keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan pemerataan sinyal internet sebagai indikator infrastruktur digital.
Hasil Podes 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi desa di Jawa Timur, namun potensi industri dan jasa mulai berkembang.
Dukungan pembiayaan UMKM serta peningkatan konektivitas digital diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi pedesaan.
“Negara hadir melalui data Podes untuk memastikan arah kebijakan pembangunan desa lebih tepat sasaran,” pungkas Zulkipli. (*)
