TOPMEDIA-Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memaparkan inovasi tata kelola kota cerdas melalui konsep Satu Data Kota Surabaya dalam rangkaian Seminar Innovative Government Award (IGA) 2025.
Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Seminar ini merupakan bagian dari proses penilaian ajang IGA 2025 penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan inovasi unggulan dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Di hadapan para kepala dan perwakilan BRIDA dari seluruh Indonesia, Wali Kota Eri membawakan materi bertajuk “Satu Data Kewilayahan Surabaya: Peta Cerdas Panduan Kebijakan.” Ia menjelaskan bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan seluruh layanan berbasis data melalui dua platform utama: aplikasi internal Kantorku dan aplikasi eksternal WargaKu.
“Karena itu, kita bisa melihat kondisi kesehatan secara langsung di puskesmas ada berapa pasien hari ini, berapa bayi lahir di seluruh rumah sakit, hingga potensi stunting yang muncul,” ujar Eri.
Integrasi data ini memungkinkan pemantauan real time di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, sosial, hingga pelayanan publik. Untuk layanan eksternal, semua keluhan warga dihimpun melalui aplikasi WargaKu yang telah didukung kecerdasan buatan (AI). “Kalau kita tanya siapa warga dan apa masalahnya, langsung muncul datanya,” tambahnya.
AI juga dimanfaatkan dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Musrenbang kami melibatkan anak muda dan warga kampung. Saat ditanya apa yang mereka butuhkan, AI langsung memproses dan menghasilkan rekomendasi kebijakan,” jelasnya.
Eri juga menyoroti pentingnya konsep satu peta satu data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Lewat sistem tersebut, Pemkot mampu membaca kondisi kependudukan hingga tingkat RW secara detail.
“Dalam satu rumah ada berapa KK, berapa jiwa, berapa yang SD, SMP, SMA, siapa yang menganggur, pendapatan berapa semua bisa terlihat,” paparnya.
Dalam aspek pelayanan publik, Eri mencontohkan percepatan pengurusan perizinan, termasuk IMB gratis bagi warga miskin yang kini dapat selesai hanya dalam 15 menit di Mal Pelayanan Publik. “Karena semuanya sudah terhubung melalui aplikasi,” ujarnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa keberhasilan inovasi daerah harus terukur melalui tujuh indikator utama negara: penurunan kemiskinan, berkurangnya pengangguran terbuka, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gini rasio, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau tujuh indikator ini tidak berubah, maka inovasi itu gagal,” tegasnya.
Eri juga mendorong sinkronisasi inovasi antar-daerah agar bisa terintegrasi dalam satu data nasional. Dengan data real time, pemerintah pusat dan daerah dapat memonitor isu nasional secara lebih efektif. “Misalnya, hari ini kita bisa melihat angka stunting Surabaya, Jakarta, Jawa Barat—semuanya real time,” katanya.
Mengakhiri pemaparannya, Eri menyebut bahwa hakikat inovasi bukan sekadar menjadi yang terbaik secara individual, melainkan bergerak bersama demi kepentingan bangsa. “Bagaimana seluruh daerah di Indonesia bergerak selaras, saling mendukung, sehingga memberikan hasil terbaik untuk negara dan kota-kota kita,” pungkasnya
