TOPMEDIA – Kompetisi perebutan kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memasuki babak krusial.
Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) terpilih menjalani uji gagasan langsung di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (1/12).
Dalam seleksi kali ini, orang nomor satu di Surabaya itu tidak main-main. Eri wanti-wanti bahwa seleksi ini murni berbasis kompetensi, bukan kedekatan personal.
”Ini bukan ajang suka atau tidak suka. Sampaikan semua kemampuannya, siapa yang mampu, silakan ambil jabatan itu,” tegas Eri Cahyadi usai mendengarkan paparan para kandidat, Selasa (2/12).
Para kandidat ini tengah bersaing memperebutkan dua posisi strategis yang vital bagi pembangunan kota. Tiga nama, yakni Farida Fitrianing Arum, Lasidi, dan Wawan Windarto, bersaing ketat untuk menduduki kursi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sementara itu, posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) menjadi rebutan nama-nama beken lainnya, di antaranya Aly Murtadlo dan Iman Kristian.
Wajib ”Wani” dan Berdampak
Bukan sekadar presentasi seremonial, Eri menuntut calon anak buahnya untuk menyajikan proposal dengan output dan outcome yang konkret.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan mengevaluasi, bahkan mencopot pejabat yang gagal mempertanggungjawabkan kinerjanya.
”Teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Apa yang bisa diubah jenengan menuju kesejahteraan masyarakat? Itu poinnya,” cecar Eri.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini juga menekankan mentalitas petarung. Menurutnya, kepala dinas di Surabaya haram hukumnya terjebak di zona nyaman.
”Kepala dinas butuh wani (berani) mengambil keputusan. Harus berani keluar dari zona nyaman,” imbuhnya.
Demi menjamin transparansi dan kualitas, Pemkot Surabaya menggandeng lima panelis ahli dari kalangan akademisi dan Pemprov Jatim.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Nuri Herachwati, yang turut menjadi penguji, mengapresiasi langkah ini.
Prof. Nuri mengingatkan bahwa standar kepala dinas di Surabaya tidak boleh biasa-biasa saja. ”Level Surabaya bukan nasional lagi. Harusnya sudah kota dunia,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, yang instansinya ikut dilibatkan dalam seleksi ini menilai keenam peserta memiliki kemampuan yang seimbang dan wawasan yang mumpuni.
Ia sepakat dengan Eri bahwa pejabat baru nanti harus bisa langsung tancap gas.
”Sehingga saat melaksanakan tugas, sudah bisa langsung tune in dengan target yang ditetapkan Pak Wali,” tandas Indah.
Sebagai informasi, lelang jabatan ini belum berakhir. Posisi JPT Pratama lain yang masih kosong rencananya akan kembali dibuka pada Januari 2026 mendatang. (*)
