TOPMEDIA – Per 15 Januari 2026, 1.236 perusahaan industri resmi memulai produksi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan, kehadiran perusahaan baru ini menyerap tenaga kerja hingga 218.892 orang, menjadi bukti bahwa sektor manufaktur tetap tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 5,51 persen pada 2026.
“Industri manufaktur tetap tumbuh di atas 5 persen dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kami optimistis kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2026,” ujarnya di Jakarta, Minggu (18/1/2016).
Agus menjelaskan, 1.236 perusahaan tersebut sebelumnya telah melaporkan tahap pembangunan pada 2025 dan kini beroperasi penuh dengan dukungan investasi mencapai Rp 551,88 triliun. Dari jumlah itu, Rp 444,25 triliun merupakan investasi di luar tanah dan bangunan.
“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Untuk menjaga momentum, Kemenperin mendorong percepatan industrialisasi, transformasi industri 4.0, serta penguatan sektor hulu hingga hilir.
Dari sisi permintaan, pasar domestik masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 80 persen, sementara ekspor menyumbang 20 persen.
“Kami memastikan produk industri dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar domestik. Penguatan pasar dalam negeri menjadi jangkar utama pertumbuhan industri manufaktur,” kata Agus.
Sejumlah subsektor diproyeksikan mengalami peningkatan permintaan signifikan, seperti industri logam dasar, makanan dan minuman, serta kimia dan farmasi.
Dari sisi ekspor, Kemenperin menargetkan kontribusi produk industri pengolahan nonmigas mencapai 74,85 persen dari total ekspor nasional pada 2026.
Strategi Baru Industri Nasional
Dalam menghadapi tantangan global, Kemenperin meluncurkan Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat fondasi industri secara berkelanjutan.
Pendekatan forward linkage dan backward linkage diterapkan guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan hulu dan hilir kami dorong agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat dan kontribusi berkelanjutan terhadap perekonomian nasional,” jelas Agus. (*)
